Standar Perlindungan Pasien Perlu Disosialisasikan ke Seluruh Rumah Sakit

|

Menteri Kesehatan dr. Endang R.Sedyaningsih, MPH,.Dr.PH mengatakan, peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan dalam dua dekade terakhir belum diikuti peningkatan kualitas layanan medik. Hal ini dapat dilihat dari 1.292 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia baru 60 persen diantaranya yang terakreditasi.


"Dari yang sudah terakreditasi pun belum semuanya menerapkan prosedur standar perlindungan pasien," kata Menkes saat membuka Kongres XI Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Balai Sidang Jakarta, 28 Oktober 2009.

Menkes mengatakan, hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi risiko. Data emperik membuktikan masalah medical error (kesalahan medis) sering terjadi dalam derajat yang beragam, dari yang ringan hingga yang berat. Menurut laporan IOM (Institute of Medicine) menyebutkan bahwa di Amerika Serikat setiap tahun terjadi 48.000 hingga 100.000 pasien meninggal dunia akibat kesalahan medis, ujarnya.

Dr. Endang R. Sedyaningsih berharap, PERSI, sebagai induk organisasi pengelola rumah sakit, ikut berperan secara aktif mendorong seluruh anggotanya untuk bersama-sama melaksanakan dan mengembangkan pelayanan medik prima guna mencapai tujuan perlindungan pasien. “Salah satu upaya besar pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai perlindungan pasien (patient safety) kepada seluruh komponen professional dan rumah sakit”, ujarnya.

Pelayanan medik prima dalam mencapai perlindungan pasien dapat diwujudkan melalui identifikasi secara cermat seluruh pasien, peningkatan komunikasi yang efektif kepada pasien, peningkatan keamanan pasien dengan sedini mungkin mengenali tanda-tanda untuk keberhasilan atau kegagalan dalam pengobatan serta terhindarnya salah tempat, salah pasien dan salah tindakan pembedahan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Selain itu, kata Menkes, infeksi nosokomial, kerugian pada pasien yang diakibatkan oleh kesalahan petugas medis dan perawatan harus ditekan seminimal mungkin.

Dalam Kongres yang mengangkat tema “ Menuju Rumah Sakit Bermutu Global dan Peran Stakeholder dalam Patient Safty dari Hulu ke Hilir “, Menkes mengharapkan rumah sakit harus mengubah paradigma, bukan berorientasi pada dokter tapi pada pasien. Pelayanan juga tidak dilakukan terpisah, tapi terpadu," kata Menkes.

Pelayanan terhadap pasien di rumah sakit, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional secara tepat dan cermat sesuai kebutuhan pasien. Setiap tindakan yang dilakukan kepada pasien, juga harus didokumentasikan dengan baik supaya pengelola rumah sakit memiliki data dan catatan medis yang dibutuhkan jika masalah muncul kemudian hari. Tenaga kesehatan yang bertugas di depan harus tahu perasaan pasien, bicara kepada mereka supaya keluarganya tidak panik, kata dr. Endang.

Masyarakat kita terutama yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu mereka banyak yang memilih berobat ke luar negeri dibandingkan menggunakan layanan kesehatan dalam negeri. Apabila hal ini dibiarkan, devisa kita akan terus mengalir ke luar negeri.

Untuk itu Depkes mendorong terwujudnya RS Kelas Dunia. RS Pendidikan akan dijadikan prioritas karena telah memiliki SDM maupun sumber daya kesehatan sebagai prasyarat untuk meningkatkan mutu pelayanan, penelitian dan pendidikan. Selain itu RS Pendidikan yang selama ini dijadikan wahana bagi pendidikan dokter dan dokter spesialis dapat meningkatkan kualitas dokter, sehingga kedepan mutu pelayanan medik di tanah air akan semakin baik sehingga memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.


Read More......

Pneumonia, Penyebab Kematian Utama Balita

|

Pneumonia merupakan pembunuh utama anak dibawah usia lima tahun (Balita) di dunia, lebih banyak dibandingkan dengan penyakit lain seperti AIDS, Malaria dan Campak. Namun, belum banyak perhatian terhadap penyakit ini. Di dunia, dari 9 juta kematian Balita lebih dari 2 juta Balita meninggal setiap tahun akibat pneumonia atau sama dengan 4 Balita meninggal setiap menitnya.
Dari lima kematian Balita, satu diantaranya disebabkan pneumonia.


Di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, menunjukkan; prevalensi nasional ISPA: 25,5% (16 provinsi di atas angka nasional), angka kesakitan (morbiditas) pneumonia pada Bayi: 2.2 %, Balita: 3%, angka kematian (mortalitas) pada bayi 23,8%, dan Balita 15,5% .

Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH ketika membuka seminar Pneumonia, The Forgotten Killer Of Children tanggal 2 November 2009 di Universitas Padjadjaran Bandung. Seminar diselenggarakan berkaitan peringatan Hari Pneumonia Sedunia 2009 yang diperingati setiap tanggal 2 November. Hadir dalam acara Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat dan peserta seminar dari berbagai profesi seperti Dokter, Bidan, perawat Puskesmas, Kader Kesehatan, serta Tim Penggerak PKK Jawa Barat.

Menkes menambahkan, penyakit ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Episode penyakit batuk-pilek pada Balita di Indonesia diperkirakan 3-6 kali per tahun, ini berarti seorang Balita rata-rata mendapat serangan batuk pilek sebanyak 3 sampai 6 kali setahun.

Sebagai kelompok penyakit, kata dr. Endang R. Sedyaningsih, ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di sarana kesehatan yaitu sebanyak 40% - 60% kunjungan berobat di Puskesmas dan 15% - 30% kunjungan berobat di bagian rawat jalan dan rawat inap rumah sakit.

Program pengendalian penyakit ISPA di Indonesia dimulai tahun 1984, bersamaan dengan dilancarkannya pengendalian penyakit ISPA di tingkat global oleh WHO. Sejak tahun 1990, pengendalian penyakit ISPA menitikberatkan kegiatannya pada penanggulangan pneumonia pada Balita. Di negara berkembang 60% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri, sementara di negara maju umumnya disebabkan virus, ujar Menkes.

Menurut Menkes, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan yang salah satunya adalah menurunkan 2/3 kematian balita pada rentang waktu antara 1990-2015. Apabila angka kematian yang disebabkan oleh pneumonia dapat diturunkan secara bermakna, maka dampaknya terhadap pencapaian MDGs akan besar pula.

Upaya pemerintah dalam menekan angka kematian akibat pneumonia diantaranya melalui penemuan kasus pneumonia Balita sedini mungkin di pelayanan kesehatan dasar, penatalaksanaan kasus dan rujukan. Adanya keterpaduan dengan lintas program melalui pendekatan MTBS di Puskesmas serta penyediaan obat dan peralatan untuk Puskesmas Perawatan dan di daerah terpencil.

Menkes menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan penyakit ISPA sebagai penyakit yang muncul kembali(re-emerging/new emerging disease) yang sedang melanda dunia karena semuanya berakhir dengan pneumonia. Belum selesai dengan pengendalian flu burung H5N1, sudah timbul penyakit Influenza A Baru H1N1 yang menjadi pandemi. Kita bersyukur Influenza A Baru H1N1 tidak seganas H5N1. Namun, kita harus tetap waspada adanya kemungkinan gelombang kedua yang tingkat keganasannya tidak dapat diketahui secara pasti, tegas Menkes.

Menurut Menkes, pengendalian penyakit ISPA memiliki kendala diantaranya cakupan penemuan masih sangat rendah akibat tingginya mutasi tenaga kesehatan. Selain itu pengendalian pneumonia bukan program prioritas karena di beberapa daerah anggaran untuk pneumonia jumlahnya tidak memadai bahkan tidak ada sama sekali.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Depkes

Read More......

Confronting the prostate cancer dilemma

|

By Henry L. Davis
News Medical Reporter

A man with early stage prostate cancer looks a blurring alternative of treatments. Yet little evidence ranks one treatment better than another at improving his odds of survival.

The problem begins with the PSA test to detect prostate cancer. It can't tell the difference between harmless tumors and those that will grow into dangerous cancers, leading many patients to get unnecessary therapies that drive up costs and risk complications.

Questions about the most diagnosed cancer in men go to the heart of health care reform. A new study indicates that the U.S. health care system wastes as much as $850 billion annually, and 40 percent is attributable to unneeded care.

Buffalo, where the PSA test was developed, is a microcosm of the national debate over some of the most vexing problems.

That includes the downside of competition.

Prostate cancer care here comes about amid a turf battle between two of the biggest providers of care; Roswell Park Cancer Institute and Western New York Urology Associates; an expensive marketing campaign that has raised tensions among doctors; and concern over the potential conflict of interest for urologists who refer patients to radiation equipment they own.

A patient can easily feel lost.

"You need to do your homework and educate yourself if you want to make a wise decision," said Lee Zengierski of North Tonawanda.

He chose radiation and brachytherapy for his cancer after carefully reading articles and surfing the Internet.

The prostate gland is about the size of a walnut and located below the bladder. It produces the liquid that carries sperm. Treatments for early stage cancer include surgery, radiation, and monitoring the tumor in a process called active surveillance.

Active surveillance is considered an option because prostate cancer is generally slow-growing, and experts estimate that 40 percent of patients 65 and older will die of other causes before their cancer requires treatment.

Within radiation, patients also have choices, such as external beam radiation and brachytherapy, in which doctors place radioactive "seeds" inside the cancerous tissue.

In external beam radiation, newer generations of machines are supplanting older versions. Some of the latest technology includes intensity modulated radiation therapy, or IMRT, and image guided radiation therapy, or IGRT.

These two therapies, using sophisticated computer programs and treatment plans, can deliver more radiation to a tumor with less damage to surrounding tissue.

Here's the dilemma for the estimated 192,800 men who will be diagnosed with prostate cancer this year: Each therapy has its advocates, and its pros and cons, but it's unclear which one is best.

The Agency for Healthcare Research and Quality, the federal agency in charge of research into health care quality, analyzed hundreds of studies and in 2008 concluded that not enough scientific evidence exists to identify a treatment as most effective at prolonging life or at limiting such common side effects as incontinence.

What is known is that the costs of the therapies differ.

Under Medicare, treatment expenses range from about $10,000 for brachytherapy and radical prostatectomy — not including postsurgical costs — to $30,000 for IMRT outside of a hospital, according to the Institute for Clinical and Economic Review.

Active surveillance costs far less. What's more, there is mounting evidence that many of the therapies are unneeded.

A major American study released last summer found no difference in prostate cancer deaths between men who got a PSA test and those who didn't. A similar study in Europe found that, on average, 1,408 men needed to be screened and 48 needed to be treated to prevent one prostate cancer death.

Patients aren't the only ones wondering what to do.

"It's a conundrum for primary-care doctors. We often don't have the expertise to judge which high-tech referral is best, and patients can get caught between conflicting recommendations," said Dr. Edward A. Stehlik, a Kenmore internist.

In this atmosphere of uncertainty, doctors at Roswell Park and in the community came together in 2001 to try to find common ground on treatment recommendations based on scientific knowledge, not on personal preferences.

But participation dwindled as physicians questioned the value of the guidelines and feared losing control of their patients.

Potential for conflict

In 2008, Western New York Urology Associates opened a new facility for its 19 doctors on Harlem Road in Cheektowaga and expanded into radiation cancer treatment by forming Cancer Care of Western New York. Cancer Care began with two IMRT machines with all the bells and whistles — the devices cost about $2.5 million each — and business is so good that it recently added a third.

The group saw an opportunity to bring urology and radiation treatment under one roof for the convenience of its patients and physicians, said Dr. K. Kent Chevli, a partner in the group.

"We knew IMRT was going to be the future because of its low side-effect profile. But we also wanted an integrated form of prostate cancer care," he said.

Cancer Care of Western New York also offers radiation treatment for other cancers, including those of the breast, head and neck.

In an IMRT treatment, which requires about 40 sessions over eight weeks, doctors aim very small beams of radiation at the tumor from many angles and can control the intensity of each beamlet.

"IMRT allows you to "paint' the radiation dose around the shape of the tumor," said Dr. Dhiren K. Shah, a radiation oncologist at Cancer Care.

Several other IMRT machines operate in the area, including a unit at Roswell Park, and results indicate that they improve upon older devices.

"There is no longer argument over whether a higher radiation dose is better. The question now is who is the appropriate patient," said Dr. James L. Mohler, chairman of urology at Roswell Park and chairman of the National Comprehensive Cancer Network's Prostate Treatment Guidelines Committee.

Mohler and others contend that treatment recommendations have changed in the Buffalo area since Western New York Urology Associates began referring patients to its Cancer Care radiation services instead of to outside radiation oncologists. "All of a sudden, it seems as though surgery has become obsolete, and radiation has taken precedence," he said.

Critics view self-referral as a conflict of interest, potentially influencing doctors to make treatment decisions based on profit. They also point to studies indicating that physicians who own radiation systems and diagnostic scanners order more treatments and scans than those who do not.

"The doctors [at Western New York Urology Associates] are superb and highly ethical. They sincerely believe radiation is the optimal treatment when they offer it. But I also think self-referral can create a perverse incentive," said Dr. Gerald Sufrin, chairman of urology at the University at Buffalo.

Urologists across the country have invested in IMRT. Some doctors see self-referral arrangements as an acceptable practice that boosts income, offsets Medicare cuts in other areas of care, and improves continuity of care to patients.

Advocates of IMRT acknowledge that treatment recommendations are changing, but for a good reason. They say the newer radiation systems are safer in many cases.

"We lay out the issues for patients, the risks and benefits of treatments, and let them decide," Chevli said. "But a lot of patients with prostate cancer are not going to die, and it's difficult to identify who those patients are. That makes it important to choose the least harmful treatment because it may turn out that it was not needed."

Controversy over ads
Like so much of the disagreement in prostate cancer therapy, others wonder whether IMRT's higher-dose radiation will lead to complications later in a patient's life.

The consortium's decline and the private urology group's venture into radiation oncology led Roswell Park to start a major marketing campaign. The state-supported cancer center would not release how much it has spent on TV, radio, billboards, a Web site and even ads in the urinals at HSBC Arena.

One of the billboards sat for months a few hundred feet from the offices of Western New York Urology Associates.

Chevli characterized the campaign as "disappointing" and a "sign of desperation."

Roswell Park also has drawn criticism for failing to offer on its "Prostate Club for Men" Web site adequate information about the uncertainty of screening or the importance of careful decisionmaking.

Officials at the cancer center counter that they started the club in response to patients who complained about being rushed into treatment. They describe the ads as an awareness campaign to encourage men to learn more and to talk about the appropriateness of PSA testing with their physicians.

No easy answers

The competition in urology and potential proliferation of costly IMRT devices have caught the attention of health insurers.

"There has been a shift in practice patterns, although I believe everyone has good intentions. Physicians choose treatments they are most comfortable with, have ready access to or have the most experience with," said Dr. Raghu Ram, senior medical director at BlueCross BlueShield of Western New York.

He and his counterpart at Independent Health, Dr. Thomas J. Foels, said the insurers are trying to understand the shift and determine whether it is leading to improved results for patients. "An overcapacity of machines creates its own demand and not necessarily better outcomes," he said.

Health care reform proposals in Congress call for research comparing the effectiveness of different treatments for the same illness as a way to reduce therapies of little benefit and to control the exploding cost of care.

The trouble is that high-tech treatments constantly evolve, likely making the results of long-term studies outdated. The proposals also don't offer much change in a reimbursement system that encourages more services and procedures, instead of one that rewards doctors for results.

In the meantime, the next big thing in radiation is around the corner. Proton beam therapy costs significantly more than $100 million for the facility alone, and communities are investing in it even though there isn't enough evidence to say the new therapy is better than IMRT.

With no easy solution to the treatment dilemma, consumer groups support greater efforts to give patients unbiased, science-based information before they make a decision.

"Patients need a clear idea of the evidence or lack of evidence, specially in prostate cancer," said Lyn Paget, spokeswoman for the Foundation for Informed Medical Decision Making.



Read More......

Waspadai Snack Ber-MSG, Ancam Kesehatan Anak !

|

Sejumlah tujuh makanan ringan dalam kemasan (snack) yang biasa dikonsumsi anak-anak tidak mencantumkan kandungan MSG (vetsin) yang diyakini bila MSG dikonsumsi dalam jumlah tertentu mengancam kesehatan anak.
Nurhasan dari (Public Interest Research and Advocacy Center-PIRAC) di Jakarta, mengatakan pihaknya sudah meneliti 13 contoh makanan ringan yang beredar luas.

Dari 13, tujuh diantaranya mengandung Mono Sodium Glutamate--MSG tetapi tidak mencantumkannya dalam kemasan, empat produk menyatakan mengandung penyedap dan penambah rasa tetapi tidak menyebutkan mengandung MSG dan dua produk mencantumkan MSG namun tidak menyebut jumlah kandungannya.

Ketujuh produk tersebut adalah Cheetos (1,20 persen), Chitato rasa sapi panggang (1,06), Chiki rasa keju (0,76), HappytosTorpilachips (0,71), Golden Horn rasa keju (0,46), Smax rasa ayam (0,57), dan Taro Snack rasa rumput laut (0,62).

Keempat produk yang menyatakan mengandung penyedap dan penambah rasa tetapi tidak menyebutkan mengandung MSG adalah Zetz rasa ayam bumbu mamamia (0,50), Twistko rasa jagung barbeque (1,59), Double Decker Snack ayam (0,48) dan Twistee Corn (0,47). Keempat produk itu dinilai dianggap menyesatkan karena menyebutkan mengandung penyedap rasa tetapi tidak menyebutkan mengandung MSG.

Dua produk yang mencantumkan MSG tetapi tidak menyebutkan jumlah kandungannya adalah Gemez rasa ayam panggang (0,59) dan Anak Mas rasa keju (0,52).

MSG, kata Nurhasan, dapat menembus plasenta pada saat kehamilan, menembus jaringan penyaring antara darah otak, dan menyusup ke lima organ circumventricular. Pelindung darah otak yang terkontaminasi dapat mengakibatkan kelainan hati, trauma, hipertensi, stres, demam tinggi dan proses penuaan. MSG juga memicu reaksi gatal, bintik merah di kulit, mual, dan muntah sakit kepala, migren, asma, gangguan hati, ketidakmampuan belajar dan depresi. "Penggunaan MSG lebih berisiko pada bayi dan anak-anak," katanya.

Ke-13 produk tersebut dinilai melanggar pasal 30 ayat 2 tentang label pada UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Produk tersebut juga dinilai melanggar Pasal 3 ayat 2 PP No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pasal 33 UUPK dan pasal 5 PP 69/1999 yang menyatakan setiap produk kemasan harus memuat keterangan dengan benar dan tidak menyesatkan. PIRAC meminta pemerintah untuk mengawasi standarisasi penggunaan MSG pada makanan dalam kemasan. Produsen juga hendaknya diwajibkan menggunakan ukuran miligram dan bukan persentase.

Pemerintah juga hendaknya mewajibkan produsen makan ringan yang menggunakan MSG untuk mencantumkan bahaya penggunaan MSG pada anak-anak dalam jumlah tertentu. "Jika produsen tersebut melanggar maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Nurhasan.

Dia juga meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memerintahkan ke-13 produsen makanan ringan tersebut menarik produknya dari pasar dan menggantikannya dengan kemasan yang sudah direvisi. Produsen makanan dalam kemasan sebenarnya wajib mencantumkan dengan benar kandungan dan komposisi produknya dengan benar dan hak konsumen yang menentukan apakah akan membeli atau tidak.

Dikatakan percobaan pada binatang, ayam yang mengonsumsi MSG sebanyak empat miligram mengantuk dan terkapar. MSG yang beredar di Indonesia ada dua jenis, yakni alami dan buatan (sintetik). "Hampir dapat dipastikan produsen makanan menggunakan MSG buatan karena jauh lebih murah," katanya.

Beberapa tahun lalu masalah MSG ini sempat membuat heboh masyarakat, terutama kaum Muslimin, karena diduga bahan dasarnya berasal dari minyak babi. Namun lama kelamaan 'heboh' itu hilang dengan sendirinya bagaikan lenyapnya asap rokok yang tertiup angin.

Depkes


Read More......

Black Tea

|


Black tea is a variety of tea that is more oxidized than the oolong, green, and white varieties. All four varieties are made from leaves of Camellia sinensis. Black tea is generally stronger in flavor and contains more caffeine than the less oxidized teas. Two principal varieties of the species are used, the small-leaved Chinese variety plant (C. sinensis subsp. sinensis), also used for green and white teas, and the large-leaved Assamese plant (C. sinensis subsp. assamica), which was traditionally only used for black tea, although in recent years some green has been produced.

In Chinese and Chinese influenced languages, black tea is known as "crimson tea" (紅茶, Mandarin Chinese hóngchá; Japanese kōcha; 홍차, Korean hongcha), an accurate description of the colour of the liquid. The term black tea refers to the colour of the oxidized leaves. In Chinese, "black tea" is a commonly used classification for post-fermented teas, such as Pu-erh tea; in the Western world, "red tea" more commonly refers to rooibos, a South African tisane.

While green tea usually loses its flavor within a year, black tea retains its flavour for several years. For this reason, it has long been an article of trade, and compressed bricks of black tea even served as a form of de facto currency in Mongolia, Tibet, and Siberia into the 19th century. The tea originally imported to Europe was either green or semi-oxidized. Only in the 19th century did black tea surpass green in popularity.[citation needed] Although green tea has recently seen a revival due to its purported health benefits, black tea still accounts for over ninety percent of all tea sold in the West.

The expression "black tea" is also used to describe a cup of tea without milk ("served black"), similar to coffee served without milk or cream.

Varieties of black tea
Generally, unblended black teas are named after the region in which they are produced. Often, different regions are known for producing teas with characteristic flavors.

Varieties of black tea
Generally, unblended black teas are named after the region in which they are produced. Often, different regions are known for producing teas with characteristic flavors.

Chinese black teas
Lapsang Souchong (正山小种 or 烟小种): originally from Mount Wuyi, Fujian Province, China. It is a black tea which is dried over burning pine, thereby developing a strong smoky flavour.
Keemun (祁門) : from Qimen, Anhui Province, China, a Chinese Famous Tea. The aroma of tea is fruity, with hints of pine, dried plum and floweriness.
Dian Hong (滇紅): from Yunnan Province, China. Well known for dark malty teas and golden bud teas.
Ying De Hong (英徳紅): from Guangdong Province, China. The tea has a cocoa-like aroma and a sweet aftertaste, one can find a peppery note.
Jiu Qu Hong Mei (九曲红梅): "Nine Winding Red Plum" from Hu Fou district, Hangzhou City, Zhejiang Province, China. This tea is characterised by tight fishhook-like leaves with a lustrous black color. The infusion is brightly reddish and has a long smooth aftertaste.
Tibeti (藏茶): originally from Ya'an, Sichuan Province, China. A unique tea that can also be called brick tea; it is well known as "Tibetan tea" for centuries.

Indian and Sri Lankan black teas
Assam: from the state of Assam, India. Full bodied, strong and distinctively malty tea from the lowlands of Assam.
Darjeeling: from the state of West Bengal, India. Thin bodied, floral and fruity tea from Darjeeling with defining muscatel tones. Today often processed as a mixture of black, green and oolong elements, though still classed as black.
Munnar: from the state of Kerala, India.
Kangra: from the state of Himachal Pradesh, India.
Nilgiri: from the state of Tamil Nadu, India. Intensely aromatic, strong, and fragrant tea from the Nilgiri Hills of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.
Ceylon: from Sri Lanka. Strong yet light with tones of crisp citrus.

Other black teas
Kenyan: from Africa, similar to Assam.
Vietnamese: from Vietnam, similar to some cheaper Yunnan teas, with a pleasant and sweet aroma but a more bodied and darker brew; unlike teas from Nepal or Darjeeling.
Nepalese: from uplands of Nepal. Somewhat similar to higher grades of Darjeeling.
Turkish (Çay): from Rize Province on the eastern Black Sea coast of Turkey, that is crystal clear and mahogany in colour. Prepared in a samovar or a çaydanlık, it can be served strong ("koyu" dark) or weak ("açık" light), in small glasses with cubed sugar.

Thai tea: from Thailand
Azerbaijani tea: from Caucasus in Azerbaijan
Georgian tea: from Caucasus in Georgia
Krasnodar tea: from Caucasus in Russia
Java tea: from Indonesia, has a nutty aroma, very different from both Chinese and Indian teas.
Sumatra tea: from Indonesia, similar to Java tea.
Cameron tea: from the Cameron Highlands in Malaysia; a legacy from the British?
Guatemalan tea: from Chirrepec, Coban, Alta Verapaz, a blend of Assam and China Type.

By Wikipedia

Read More......

Controlling Diabetes with Jamaican Cherry and Bitter Gourd

|


Jamaican cheery leaves are apparently potent to control diabetes mellitus. That is a research result of Dr Ahmad Ridwan and Rakhmi Ramdani on School of Life Sciences and Technology, Bandung Institute of Technology. It is due to flavonoid compound that has antioxidant properties contained within. The antioxidant impedes the damage of cells in langerhans' island in the pancreas where insulin and glucagon which function to regulate carbohydrate metabolism as well as to control the level of blood sugar are produced.

Use Jamaican cheery leaves, not too old nor too young; the 5 leaves from the tip to be precisely. Decoct 50 - 100 g of Jamaican cherry leaves in 1 liter of water. Bring it to boil and only a half left. Drink the decoction twice in a day. In case using dried leaf extract, infuse 2 - 5 g of the extract in 200 ml of water. Within 15 days consuming Jamaican cherry leaf decoction, blood sugar level goes down 35 - 48%.

Such antidiabetc effect of Jamaican cherry leaves works the same as bitter gourd's Momordica canrantia. A research conducted by Herawati of School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology has confirmed that the ethanol extract of bitter gourd of dose 2 g per kg of body weight is able to decrease blood sugar level.

By Trubus magazine

Read More......

A Healthy Inspiration from Tea

|

Consuming green tea helps to decrease the risk of stroke up to 60%. This has been a routine habit of inhabitants on South China since 2.700 years ago. Thus, it is obvious that South China holds the record as a country with the lowest stroke attack rate within the last 20 years.

Through the years green tea has been combined with other herbs so as to be more perfect in efficacy. PT Mustika Ratu, as an example, combine green tea with the extract of senna leaf, gotu kola, and liquorice. According ot Ani Wahyuningsih of Mustika Ratu, all four ingredients are beneficial to maintain health. Green tea functions as anti-oxidant to battle free radicals; liquorice cleans liver from toxic. Gotu kola may be an aid in promoting collagen synthesis for skin health.

The right time to have a cup of tea is in the afternoon or at night prior to sleep. The reason is herbal tea functions as detoxification by cleaning alimentary canal. (Vina Fitriani)

By trubuson

Read More......